Eks Plt Kades di Maros Ditahan atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 350 Juta

Eks Plt Kades di Maros Ditahan atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 350 Juta – Eks Plt Kepala Desa juga sekaligus Sekretaris Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan, Saharuddin selanjutnya dijebloskan ke penjara. Dia ditahan di masalah perkiraan korupsi Dana Desa (DD) serta Biaya Dana Desa (ADD) tahun 2015 serta 2016.

Saharuddin sah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros sesudah kedua kalinya pengecekan, baik jadi saksi atau terduga. Pemanggilan sebelumnya jadi terduga tidak dia gubris, sampai selanjutnya ditahan kala ada di pengecekan ke-2.

“Sejak mulai tempo hari kita telah tahan sesudah kedua kalinya kita panggil ia jadi saksi serta terduga. Kita tahan sebab tdk koperatif serta tdk ada keinginan kembalikan kerugian negara,” kata Kepala Kejari Maros, Noor Ingratubun, Kamis (04/04/2019).

Hasil dari penyelidikan, Saharuddin disangka udah menyelewengkan keuangan desa dengan memark-up dana beberapa program atau project yg dijalankan oleh desa sepanjang dia menjabat. Perbedaan yg diketemukan Jaksa menggapai Rp 350 juta yg diindikasikan jadi kerugian negara.

“Dari penemuan kami, ada perbedaan biaya lebih kurang Rp 350 juta dari apa yg udah dijalankan. Macam-macamlah itu program desa yah, di mulai dari jalan contohnya. Rata-rata ada markup tiap-tiap proyeknya,” sambungnya.

Tidak cuma berstatus terduga dalam masalah DD serta DAD, Saharuddin pula udah sah diputuskan jadi terduga dalam masalah project jembatan mangkrak di wilayahnya. Mangkraknya jembatan itu sudah sempat viral sebab udah membuat penduduk serta siswa yg mau ke sekolah terpaksa sekali berenang melalui sungai.

“Jadi penahanan ini bukan berkenaan masalah jembatan mangkrak yang udah kita pastikan jadi terduga. Masalah jembatan itu masih dalam proses penyelidikan. Jadi terpisah kasusnya. Kalaupun bab penuntutan itu kelak bisa jadi di kombinasi,” terangnya.

Sesuai sama mekanisme, Penahanan itu akan dilaksanakan sepanjang 20 hari ke depan. Bila dirasa belum cukuplah, maka bisa ditambah sepanjang 40 hari. Dia dijaring dengan klausal 2 subsider klausal 3 UU nomer 20 tahun 2001 jo UU nomer 31 tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi dengan bahaya minimum 4 tahun penjara.