Korupsi Pengelolaan Tanah Desa, Kades di Banjarnegara Terancam 20 Tahun Bui

Korupsi Pengelolaan Tanah Desa, Kades di Banjarnegara Terancam 20 Tahun Bui – Kepala Desa (Kepala desa) serta Sekretaris Desa (Sekdes) Merden, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara dikira mengerjakan korupsi pengurusan tanah desa. Gara-gara tindakan ke dua terduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 563. 120. 137.

Ke dua tersengka ini merupakan SKS (59) Kepala desa Merden periode 2013-2019, serta TSG (52) Sekdes Merden. Sekarang, berkas terduga SKS udah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) , dan terduga TSG baru babak pengiriman berkas masalah.

” Terduga Kepala desa Merden adalah pensiunan PNS jadi guru agama di SD. Dan terduga TSG merukan Sekdes yang berstatus PNS, ” jelas Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudha Legawa, Jumat (15/2/2019) .

Menurut data yg disatukan, peristiwa ini bermua kala SKS mencalonkan diri jadi Kepala desa Merden 2013 waktu lalu. Kala itu, terduga menyatukan dana dari penduduk buat kebutuhan penyalonannya.

Terhadap penduduk yg berikan utang uang, terduga menjanjikan bakal berikan hak sewa tanah desa apabila dipilih berubah menjadi Kepala desa Merden periode 2013/2019.

” Sehabis dipilih, terduga mulai mewujudkan sewa tanah desa terhadap beberapa orang yg udah meminjamkan uang pada musim tanam Oktober 2013 – Maret 2014, ” ujarnya.

Selesai 1 tahun, terduga mengerjakan penyewaan baru terhadap penduduk lantaran butuh uang buat kebutuhan sesehari. Sayangnya, uang hasil dari sewa tanah desa ini tak seluruhnya diserahkan terhadap bendara desa.

” Jadi sejumlah hasil sewa tanah desa dimanfaatkan pribadi oleh Kepala desa. Tidak hanya itu, penyewaan tanah ikut tidak pas prosedur, ialah tak lewat babak lelang, ” katanya.

Tanah yg disewakan bukan hanya tanh bengkok kepala desa sebagai hak terduga, tetapi ikut Sekdes serta fitur desa beda. Dalam masalah ini, terduga TSG sebagai Sekdes Merden ikut juga menyewakan tanah desa.

Hingga uang sewa yg semestinya masuk ke kas desa sebesar Rp 563. 120. 137. Salah satunya, Rp 350. 370. 825 dimanfaatkan kebutuhan pribadi Kepala desa serta Rp 212. 749. 312 dimanfaatkan kebutuhan pribadi Sekdes.

” Jadi banyaknya ini dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2013 hingga 2018. Atas tindakan itu, kedua-duanya terancam hukuman maksimum 20 tahun penajara, ” pungkasnya.