KPU Simangulun Tak Ingin Pemilihan Susulan Kepala Daerah Terulang

KPU Simangulun Tak Ingin Pemilihan Susulan Kepala Daerah Terulang – Komisi Penentuan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) , mengulas faktor hukum yg miliki potensi jadi ganjalan pada Pemilihan kepala daerah bersama-sama 2020. Jangan sempat berlangsung Pemilihan kepala daerah susulan seperti tahun 2016.

Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik menjelaskan, faktor hukum ini berubah menjadi salah satunya titik konsentrasi ulasan lantaran bisa berdampak pada pelbagai perihal.

” Soal pada Pemilihan kepala daerah 2015 itu kita tekuni. Dasar-dasarnya kita bahas. Pertimbangkan semua peluang yg bakal tampak. Jangan sempat berlangsung , ” kata Raja di Simalungun, Kamis (11/7/2019) .

Pada Pemilihan kepala daerah bersama-sama 2015, implementasi di Simalungun terpaksa sekali di tunda lantaran ada soal hukum.

Permasalahan berkenaan dengan keikutsertaan pasangan petahana JR Saragih serta Amran Sinaga yg dicoret KPU Simalungun.

Soal hukum itu berbuntut ke Pengadilan Tinggi Tata Upaya Negara (PT TUN) , sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) .

Terakhir MA akan memutuskan pasangan itu punya hak turut, sampai keseluruhan ada lima pasangan yg punya hak turut berkontestasi dalam Pemilihan kepala daerah itu.

Implementasi Pemilihan kepala daerah susulan terjadi pada Februari 2016, serta pasangan JR Saragih serta Amran Sinaga malahan unggul. Pasangan itu dilantik jadi Bupati serta Wakil Bupati Simalungun buat periode 2016-2021.

Masihlah dalam jalinan memperkirakan soal itu, KPU Simalungun pun masih tunggu Ketetapan KPU berkenaan bagian serta perihal tekhnis implementasi. Mereka bakal menuruti aturan-aturan yg ada, termasuk juga perihal penganggaran aktivitas.

Dijelaskan Raja, mereka udah ajukan biaya sebesar Rp 68 miliar terhadap Pemerintah Kabupaten Simalungun. Banyaknya ini naik lebih kurang Rp 10 miliar ketimbang biaya tahun 2015 sebesar Rp 58 miliar.

” Udah di ajukan, serta sekarang biaya itu tunggu ulasan, ” kata Raja.