Kurangi Korupsi,KPK Dirikan Advokasi

Kurangi Korupsi,KPK Dirikan Advokasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghindar praktek korupsi di daerah dengan melibatkan entrepreneu

.Instansi anti-korupsi itu membuat komite advokasi daerah. Komite itu memuat organisasi piranti daerah (OPD) , entrepreneur Kadin serta asosisasi entrepreneur.

Komite itu jadi wadah komunikasi pada regulator serta aktor usaha. Komite waktu pertama kalinya dibuat di Propinsi Jawa Tengah di Hotel Novotel, Semarang, Rabu (26/7/2017) .

Koordinator program fungsional pendidikan serta service orang-orang KPK, Roro Wide Sulistiyowati menuturkan, ada 8 propinsi yang jadikan pilot proyek pembentukan komite itu. Delapan provinsi itu misalnya Jawa Tengah, Jawa timur, Banten, Lampung, Riau, Kalimantan Timur serta Nusa Tenggara Timur.

” Anggotanya, OPD pemegang izin usaha serta Kadin, serta asosiasi usaha, ” kata Roro.

Berdasarkan data di KPK, kata dia, aktor korupsi ke-2 paling banyak datang dari bidang swasta. Oleh karena itu, mencegah korupsi di kelompok swasta butuh selalu digencarkan.

” Data internal, aktor korupsi itu swasta aktor usaha (penyuapan) . Yang pertama pasti eksekutif. Komite ini untuk mencegah didunia usaha, mencegah ini baru jalan 1, 5 th., ” imbuhnya.

Disamping itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memohon pembentukan komite advokasi daerah bukanlah jadi bentuk kompromi. Dia menyongsong baik berdirinya komite itu di Jateng jadi rintisan mencegah korupsi.

” Jateng ini yang pertama. Dari entrepreneur yang dirasakannya terang, izin lama, harga tak terang, mekanisme membingungkan, ” tuturnya.

Sampai kini, sambung Ganjar, entrepreneur senantiasa mempersiapkan cost lebih untuk mengurusi perizinan serta membayar pungutan liar.

Oleh karenanya, hukuman tegas dibutuhkan, terkecuali usaha mencegah.

” Saya puas lantaran kelompok usaha diundang. Saya berharap kelak dari kelompok usaha berani terbuka, ” imbuhnya.